Sabtu, 03 November 2012

menganalisis sistem politik di indonesia



MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA


Indikator:
1. Mendeskripsikan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
2. Mendeskripsikan Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
3. Menampilkan Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia


I. Mendeskripsikan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

A. Pengertian Sistem Politik di Indonesia

Politik ialah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Teori politik ialah kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya.

Bahasan dalam teori politik :
         Filsafat politik
         Konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara
         Perubahan sosial
         Pembangunan politik
         Perbandingan politik

Sistem politik yang dikembangkan oleh negara di dunia, antara lain :
         Anarkisme
         Autoritarian
         Demokrasi
         Diktatorisme
         Fasisme
         Federalisme
         Fundamentalisme keagamaan
         Globalisme
         Kapitalisme
         Komunisme
         Liberalisme
         Monarki
         Nasionalisme
         Rasisme
         Marxisme
         Sosialisme
         Oligarki

Tujuan Politik:
Dalam arti kepentingan
Politik merupakan tempat individu  / kelompok melakukan berbagai aktivitas, untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam arti kebijakan (policy)
Politik ialah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau keadaan yang kita hendaki.

B. Suprastruktur Politik Di Indonesia

Suprastruktur politik ialah susunan kehidupan politik paling atas, yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. (the government political sphere)

Susunan tersebut merupakan kekuatan penentu politik melalui sidang dan rapat tertentu, yang secara garis besar terdiri dari lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, seperti :
ü   MPR       àyang menbuat keputusan politik tertinggi melalui beberapa ketetapan.
ü   DPR       àyang menjabarkan keputusan politik tertinggi tersebut melalui UU.
ü   Presiden àyang melaksanakan keputusan-keputusan politik tersebut melalui keputusan-keputusan.

C. Infrastruktur Politik di Indonesia

Infrastruktur politik ialah susunan kehidupan politik yang ada di lapisan bawah yang dilaksanakan oleh masyarakat luas atau rakyat warga negara. (the sosio pilitical sphere)

Susunan tersebut merupakan kekuatan sosial politik melalui  opini-opini dan intuisi-intuisi, yang secara garis besar terdiri atas :
ü   Partai politik                   à seperti PPP, PDIP, Golkar, Partai Keadilan, dan partai-partai lain yang menjadi peserta pemilu.
ü   Kelompok kepentingan  àseperti kelompok buruh, petani, pengusaha, dan berbagai kelompok lain yang menyampaikan misi kepentingan tertentu.
ü  Kelompok penekan           àseperti para cendekiawan, kritikus, pengunjuk rasa, dan sebagainya yang menekan negara atau pemerintah supaya berbuat sesuatu atau merubah sesuatu.
ü  Alat komunikasi politik     àseperti media-media massa, elektronik, dan media lainnya yang mengkomunikasikan berbagai informasi politik.
ü  Tokoh-tokoh politik          àseperti para pemimpin partai politik, pengamat, serta pakar politik, yang menyampaikan berbagai pendapat melalui berbagai media.

II. Mendeskripsikan Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

A. Menguraikan Dinamika Politik di Indonesia

Dinamika politik di Indonesia terbagi atas 3 masa:
Masa 1945 – 1967
Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik Demokrasi Konstitusional menjadi Demokrasi Terpimpin. Masa ini lebih dikenal dengan sebutan “Orde Lama”

Masa 1967 – 1999
Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik Demokrasi Terpimpin menjadi Demokrasi Pancasila.  Masa ini lebih dikenal dengan sebutan “Orde Baru”

Masa 1999 – sekarang
Pada masa ini terjadi perubahan sistem politik sentralisasi menjadi otonomi daerah. Masa ini dikenal dengan sebutan “Orde Reformasi”

Variabel yang mempengaruhi stabilitas politik :
1.      Perkembangan ekonomi memadai
2.      Perkembangan pelembagaan baik struktur maupun proses politik
3.      Partisipasi politik

B. Perbedaan Sistem Politik di Indonesia dengan Negara Liberal & Komunis

Perbedaan cara berpolitik setiap negara disebabkan oleh
1.  Adanya perbedaan kultur.
2.  Adanya perbedaan  tingkat peradaban.

Sikap politik yang umumnya berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah :
1. Berpolitik Radikal
Sikap politik radikal dapat dilakukan oleh pihak masyarakat luas (bangsa) maupun pihak penguasa Negara.

Masyarakat luas, lazimnya dilakukan oleh kelompok-kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan partai politik tertentu seperti dengan cara:
        1. Demonstrasi secara terus menerus
        2. Melontarkan kritik-kritik keras
        3. Jika perlu dengan melalui kekerasan (anarckis)

Penguasa Negara, lazimnya dilakukan oleh para pemimpin Negara yang berkuasa mutlak (absolute) atau tidak demokratis, meskipun terdapat partai politik tetapi dikuasai Negara yang mematikan partai lainnya. Hal tersebut seperti yang berlaku di abad 19-20 dengan faham komunisme dan fasisme dahulu.

Contoh politik radikal:
Komunisme seperti di Uni Soviet (dahulu), Negara bersikap radikal dengan cara memaksa tidak boleh ada partai politik lain berkembang, memaksa hak milik atas alat-alat produksi dihapuskan, dan pembatasan hak-hak perorangan.

2. Berpolitik Liberal
Bagi Negara, dengan kebebasan yang tak terbatas dapat mengakibatkan runtuhnya suatu Negara sebagai organisasi.

Karena itu, Edmund Bunke berpendapat bahwa liberalisme itu berhubungan dengan masalah apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh Negara untuk memberikan kebebasan kepada rakyatnya.

Dalam perkembangannya, sikap politik liberal merupakan jawaban Negara atas kekuasaan dictator atau absolute menjadi liberal, fahamnya disebut liberalisme.          

Contoh politik liberal:
Sikap politik liberal di Inggris diawali dengan adanya upaya-upaya rakyatnya yang mendesak penguasa Negara supaya mereka diberikan perlindungan dalam menggunakan hak-hak asasi merka.

3. Berpolitik Moderat
Dari segi lain, sikap politik moderat dapat melakukan upaya-upaya seperti:
F   Memberikan solusi atas berbagai masalah nasional
F   Menjadi prantara antara berbagai pihak yang komplit
F   Tidak memihak (Netral)
F   Terbuka dalam menerima saran atau pendapat orang lain.
F   Mendukung atas perubahan-perubahan baru secara baik
F   Berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan

Contoh politik moderat:
Kaum moderat seperti yang pernah diungkapkan oleh Ralph Bysce, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada tahun 2002 adalah orang-orang Islam Indonesia. Sebagai buktinya bahwa dalam proses demokratisasi dapat berjalan bersama-sama dengan orang-orang Islam (Juga orang-orang agama lain) di Indonesia secara lancar.

4. Berpolitik Status Quo
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan status Quo, antara lain:
P   Melancarkan doktrin (ajaran) strategi pembangunan (developmentalisme) yang dikuasai oleh rezim tertentu.
P   Membuat jaringan kelompok yang kuat dan luas mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.
P   Melembagakan system otoriter birokrasi, jika perlu memposisikan personil militer dalam kedudukan strategis.
P   Menerapkan system sentralistik, sehingga daereah-daerah kekuasaannya terbatas sekali.
P   Membentuk kelompok yang kuat dengan anggotanya yang banyak dan berpengaruh di kelompok-kelompok kecilnya.
P   Jika perlu dapat melakukan paksaan terhadap rakyat


5. Cara Berpolitik Reaksioner
Umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat atau partai politik tertentu dengan melakukan reaksi atas kebijakan baru. Sikap tersebut dapat dilakukan dalam bentuk :
v   Kritik-kritik keras yang dilakukan oleh tokoh masyarakat maupun tokoh politik
v   Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut
v   Tuntutan mundurnya pejabat tertentu dari jabatannya
v   Penekanan tertentu supaya mengurungkan kebijakan baru

6. Cara berpolitik konservatif
Yaitu cara berpolitik dengan cara mempertahankan tradisi yang dirasakan sudah enak dan stabilitas sosial yang sudah mantap serta melestarikan pranata (sistem tingkah laku, adat istiadat dan norma) yang resmi.

Namun demikian, konservatisme itu juga menghendaki adanya perkembangan secara alamiah bertahap dan menentang perubahan secara radikal.

Sistem politik di berbagai negara:
1. Sistem Politik di Inggris dan Negara-negara Maju Lainnya
Inggris dan Negara-negara menganut sistem politik demokrasi dengan sistem parlementer aliran liberalistik.

2. Sistem Politik Uni Soviet (masa lalu) dan Negara-negara Eropa Timur
Sistem pemerintahan di Eropa Timur dikenal dengan Proleriat atau Komunis.

3. Sistem Politik Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menjalankan teori Trias Politica dengan konsekuen, yaitu pemiashan kekuasaan yang tegas antara Legislatif, Eksekutuif, dan Yudikatif.

4. Sistem Politik Perancis
Perancis merupakan negara republik kesatuan. Kedudukan presiden sangat kuat dapat memburakan parlemen. Parlemen pun cukup kuat sehingga dapat menjatuhkan perdana menteri.

5. Sistem Politik Jepang
Dalam sistem politik Jepanag, perdana menteri memimpin sebuah kabinet sekaligus memimpin partai mayoritas di majelis rendah (Shuugin).

6. Sistem politik di China
Partai Komunis China adalah inti dari pemerintahan China, karena ketua partai tersebut yang menjabat sebagai kepala negara. Kekuasaan legislatif; Kongres rakyat nasional yang didominasi oleh partai komunis China.

7. Sistem Politik di Iran         
Iran adalah Theokrasi yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden di lantik oleh dewan faqih. Kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen.

8. Sistem Poltik Arab Saudi
Arab Saudi adalah Negara kerajaan. Kepala Negara dipegang oleh raja sekaligus sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi.

9. Sistem politik di Indonisia
Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan berupa republik dan sistem pemerintahan presidensial. Pimpinan tertingggi yaitu di pegang oleh presiden

III. Menampilkan Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia

A. Mengidentifikasi Ciri Masyarakat Politik

Ciri-ciri masyarakat politik :
F   Adanya peningkatan opini publik dalam merespon suatu kebijakan publik
F   Adanya partisipasi masyarakat dalam menolak suatu kebijakan publik
F   Adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegitan politik


B. Perilaku Politik yang Sesuai Aturan

Partisipasi politik dapat dilakukan secara :
ü   Perorangan / kolektif
ü   Terorganisasi / spontan
ü   Mantab / sporadik
ü   Damai / kekerasan
ü   Legal / ilegal
ü   Efektif / tidak efektif

Setiap pendapat harus disampaikan berdasarkan hal-hal berikut:

C   Akal sehat dan hati nurani bersih
C   Dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan
C   Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia
C   Memiliki nilai kebenaran dan keadilan
C   Mengutamakan persatuan dan kesatuan
C   Demi kepentingan bersama

Peraturan perundangan politik di Indonesia :
1. UU No. 9 Tahun 1998 (tata cara mengemukakan pendapat dimuka umum)
2. UU No. 31 Tahun 2003 (partai politik)
3. UU No. 12 Tahun 2003 (pemilu)
4. UU No. 23 Tahun 2003 (pemilihan presiden)




C. Berperan Serta Secara Aktif Dalam Sistem Politik di Indonesia

Pengertian Partisipasi Politik menurut Prof. Miriam Budiarjo: “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy)”

Bentuk - Bentuk Partisipasi Politik:
1. Mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan saran dan kebijaksanaan membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan menaati peraturan pemerintah menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

2. Milbrath dan Gobel
&  Apatis, orang yang menarik diri dari proses politik
&  Spectator, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut pemilu
&  Gladiator, orang yang berperan secara aktif dalam proses politik
&  Pengkritik, orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional

3. Muller
Partisipasi politik yaitu partisipasi invidu dan partisipasi kolektif yang berwujud kegiatan secara tertulis

4. Miriam Budiarjo
Mengemukakan bentuk partisipasi gambar, dalam piramida yang lebar, tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik

Samuel Huntington dan Joan Nelson; bentuk partispasi :
«   Kegiatan pemilihan
«   Lobbying (Usaha untuk menghubungi penguasa-penguasa pemerintah dengan tujuan mempengaruhi hasil keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sebagian besar orang)
«   Kegiatan organisasi
«   Mencari koneksi
«   Tindakan kekerasan

5. Ramlan Subakti
-  Partisipasi aktif.
-  Partisipasi pasif mencakup kegiatan warga Negara untuk mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.

Fungsi Partisipasi Politik:
Menurut Robert Lane:
1)      Sarana untuk mengajar kebutuhan ekonomi
2)      Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian social
3)      Sarana untuk nilai-nilai khusus
4)      Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam sadar dan kebutuhan psikologi tertentu

Menurut Arbi Sanit :
1)      Memberikan dukungan kepada penguasa.
2)      Parisipasi yang dimaksudkan, untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan.
3)      Partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkan sisitem politik.

Contoh Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia:
v  Membentuk/ikut bergabung dalam ormas, orpol, ornop, dan LSM/NGO
v  Mengikuti pemilu, baik dipilih maupun memilih
v  Adanya kelompok- kelompok kontemporer yang memberi warna pada system input dan output pemerintah, seperti petisi, demo, protes
v  Memberikan suara pada pemilu
v  Terlibat kampanye
v  Membentuk/ bergabung dalam kelompok kepentingan
v  Melakukan diskusi politik
v  Menjalin komunikasi pribadi dengan pimpinan politik/pejabat pemerintah
v  Dengar pendapat antara masyarakat dengan anggota DPR
v  Pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD I, II, atau DPR Pusat
v  Protes, yaitu kegiatan menentang sesuatu
v  Petisi, yaitu permohonan resmi kepada pemerintah.
v  Dialog pembicaraan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pokok bahasan tertentu
v  Demonstrasi, yaitu pernyataan protes yang dikemukakan secara massal







5 komentar: