MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Indikator:
1. Mendeskripsikan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
2. Mendeskripsikan Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
3. Menampilkan Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia
I. Mendeskripsikan
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
A. Pengertian Sistem Politik di Indonesia
Politik ialah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan
dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan,
khususnya dalam negara.
Teori politik ialah kajian mengenai konsep penentuan
tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya.
Bahasan dalam teori politik :
•
Filsafat
politik
•
Konsep
tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi,
lembaga negara
•
Perubahan
sosial
•
Pembangunan
politik
•
Perbandingan
politik
Sistem politik yang dikembangkan oleh negara di dunia,
antara lain :
•
Anarkisme
•
Autoritarian
•
Demokrasi
•
Diktatorisme
•
Fasisme
•
Federalisme
•
Fundamentalisme
keagamaan
•
Globalisme
•
Kapitalisme
•
Komunisme
•
Liberalisme
•
Monarki
•
Nasionalisme
•
Rasisme
•
Marxisme
•
Sosialisme
•
Oligarki
Tujuan Politik:
Dalam arti kepentingan
Politik merupakan tempat individu / kelompok melakukan berbagai aktivitas,
untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam arti kebijakan (policy)
Politik ialah penggunaan pertimbangan
tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita,
atau keadaan yang kita hendaki.
B. Suprastruktur Politik Di
Indonesia
Suprastruktur politik ialah susunan kehidupan politik paling
atas, yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. (the government political
sphere)
Susunan tersebut merupakan kekuatan
penentu politik melalui sidang dan rapat tertentu, yang secara garis besar
terdiri dari lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, seperti :
ü MPR àyang menbuat keputusan politik tertinggi melalui
beberapa ketetapan.
ü DPR àyang menjabarkan keputusan politik tertinggi
tersebut melalui UU.
ü Presiden àyang melaksanakan keputusan-keputusan politik
tersebut melalui keputusan-keputusan.
C.
Infrastruktur Politik di Indonesia
Infrastruktur politik ialah susunan kehidupan politik yang ada
di lapisan bawah yang dilaksanakan oleh masyarakat luas atau rakyat warga
negara. (the sosio pilitical sphere)
Susunan tersebut merupakan kekuatan sosial politik melalui opini-opini dan intuisi-intuisi,
yang secara garis besar terdiri atas :
ü
Partai
politik à seperti PPP, PDIP,
Golkar, Partai Keadilan, dan partai-partai lain yang menjadi peserta pemilu.
ü
Kelompok
kepentingan àseperti kelompok buruh, petani, pengusaha, dan
berbagai kelompok lain yang menyampaikan misi kepentingan tertentu.
ü
Kelompok
penekan àseperti para cendekiawan, kritikus, pengunjuk
rasa, dan sebagainya yang menekan negara atau pemerintah supaya berbuat sesuatu
atau merubah sesuatu.
ü
Alat
komunikasi politik àseperti media-media massa, elektronik, dan media
lainnya yang mengkomunikasikan berbagai informasi politik.
ü
Tokoh-tokoh
politik àseperti para pemimpin partai politik, pengamat,
serta pakar politik, yang menyampaikan berbagai pendapat melalui berbagai media.
II.
Mendeskripsikan Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
A.
Menguraikan Dinamika Politik di Indonesia
Dinamika politik di Indonesia
terbagi atas 3 masa:
Masa 1945 – 1967
Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik Demokrasi
Konstitusional menjadi Demokrasi Terpimpin. Masa ini lebih dikenal dengan
sebutan “Orde Lama”
Masa 1967 – 1999
Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik Demokrasi Terpimpin
menjadi Demokrasi Pancasila. Masa ini lebih dikenal dengan sebutan
“Orde Baru”
Masa 1999 – sekarang
Pada masa ini terjadi perubahan sistem politik sentralisasi menjadi otonomi
daerah. Masa ini dikenal dengan sebutan “Orde Reformasi”
Variabel yang mempengaruhi stabilitas
politik :
1. Perkembangan ekonomi memadai
2. Perkembangan pelembagaan baik struktur
maupun proses politik
3. Partisipasi politik
B.
Perbedaan Sistem Politik di Indonesia dengan Negara Liberal & Komunis
Perbedaan cara berpolitik setiap negara disebabkan oleh
1. Adanya
perbedaan kultur.
2. Adanya perbedaan tingkat peradaban.
Sikap politik yang umumnya berkembang dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara adalah :
1. Berpolitik Radikal
Sikap politik radikal dapat dilakukan oleh pihak masyarakat luas (bangsa)
maupun pihak penguasa Negara.
Masyarakat luas, lazimnya dilakukan oleh kelompok-kelompok penekan,
kelompok kepentingan, dan partai politik tertentu seperti dengan cara:
- Demonstrasi secara terus menerus
- Melontarkan kritik-kritik keras
- Jika perlu dengan melalui kekerasan (anarckis)
Penguasa Negara, lazimnya dilakukan oleh para pemimpin Negara yang berkuasa
mutlak (absolute) atau tidak demokratis, meskipun terdapat partai politik
tetapi dikuasai Negara yang mematikan partai lainnya. Hal tersebut seperti yang
berlaku di abad 19-20 dengan faham komunisme dan fasisme dahulu.
Contoh politik radikal:
Komunisme seperti di Uni Soviet (dahulu), Negara bersikap radikal dengan
cara memaksa tidak boleh ada partai politik lain berkembang, memaksa hak milik
atas alat-alat produksi dihapuskan, dan pembatasan hak-hak perorangan.
2. Berpolitik Liberal
Bagi Negara, dengan kebebasan yang tak terbatas dapat mengakibatkan
runtuhnya suatu Negara sebagai organisasi.
Karena itu, Edmund Bunke berpendapat bahwa liberalisme itu berhubungan
dengan masalah apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh Negara untuk memberikan
kebebasan kepada rakyatnya.
Dalam perkembangannya, sikap politik liberal merupakan jawaban Negara atas
kekuasaan dictator atau absolute menjadi liberal, fahamnya disebut liberalisme.
Contoh politik liberal:
Sikap politik liberal di Inggris diawali dengan adanya upaya-upaya rakyatnya yang
mendesak penguasa Negara supaya mereka diberikan perlindungan dalam menggunakan
hak-hak asasi merka.
3. Berpolitik Moderat
Dari segi lain, sikap politik moderat dapat melakukan upaya-upaya seperti:
F Memberikan solusi atas berbagai masalah nasional
F Menjadi prantara antara berbagai pihak
yang komplit
F Tidak memihak (Netral)
F Terbuka dalam menerima saran atau pendapat
orang lain.
F Mendukung atas perubahan-perubahan baru
secara baik
F Berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil
keputusan
Contoh politik moderat:
Kaum moderat seperti yang pernah diungkapkan oleh Ralph Bysce, Duta Besar
Amerika Serikat untuk Indonesia pada tahun 2002 adalah orang-orang Islam
Indonesia. Sebagai buktinya bahwa dalam proses demokratisasi dapat berjalan
bersama-sama dengan orang-orang Islam (Juga orang-orang agama lain) di
Indonesia secara lancar.
4. Berpolitik Status Quo
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan status Quo, antara lain:
P Melancarkan doktrin (ajaran) strategi
pembangunan (developmentalisme) yang dikuasai oleh rezim tertentu.
P Membuat jaringan kelompok yang kuat dan
luas mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.
P Melembagakan system otoriter birokrasi,
jika perlu memposisikan personil militer dalam kedudukan strategis.
P Menerapkan system sentralistik, sehingga
daereah-daerah kekuasaannya terbatas sekali.
P Membentuk kelompok yang kuat dengan
anggotanya yang banyak dan berpengaruh di kelompok-kelompok kecilnya.
P
Jika
perlu dapat melakukan paksaan terhadap rakyat
5. Cara Berpolitik Reaksioner
Umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat atau
partai politik tertentu dengan melakukan reaksi atas kebijakan baru. Sikap
tersebut dapat dilakukan dalam bentuk :
v Kritik-kritik keras yang dilakukan oleh
tokoh masyarakat maupun tokoh politik
v Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat
tersebut
v Tuntutan mundurnya pejabat tertentu dari
jabatannya
v Penekanan tertentu supaya mengurungkan
kebijakan baru
6. Cara berpolitik konservatif
Yaitu cara berpolitik dengan cara mempertahankan tradisi yang dirasakan
sudah enak dan stabilitas sosial yang sudah mantap serta melestarikan pranata
(sistem tingkah laku, adat istiadat dan norma) yang resmi.
Namun demikian,
konservatisme itu juga menghendaki adanya perkembangan secara alamiah bertahap
dan menentang perubahan secara radikal.
Sistem politik di berbagai negara:
1. Sistem Politik di Inggris dan Negara-negara Maju Lainnya
Inggris dan Negara-negara menganut sistem
politik demokrasi dengan sistem parlementer aliran liberalistik.
2. Sistem Politik Uni Soviet (masa lalu) dan Negara-negara Eropa Timur
Sistem
pemerintahan di Eropa Timur dikenal dengan Proleriat atau Komunis.
3. Sistem Politik Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang
menjalankan teori Trias Politica dengan konsekuen, yaitu pemiashan kekuasaan
yang tegas antara Legislatif, Eksekutuif, dan Yudikatif.
4. Sistem Politik Perancis
Perancis merupakan negara republik kesatuan. Kedudukan presiden sangat kuat
dapat memburakan parlemen. Parlemen pun cukup kuat sehingga dapat menjatuhkan
perdana menteri.
5. Sistem Politik Jepang
Dalam sistem politik Jepanag, perdana menteri memimpin sebuah kabinet
sekaligus memimpin partai mayoritas di majelis rendah (Shuugin).
6. Sistem politik di China
Partai Komunis China adalah inti dari pemerintahan China, karena ketua
partai tersebut yang menjabat sebagai kepala negara. Kekuasaan legislatif; Kongres rakyat nasional yang
didominasi oleh partai komunis China.
7. Sistem Politik di Iran
Iran adalah Theokrasi yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala
pemerintahan. Presiden di lantik oleh dewan faqih. Kabinet bertanggung jawab
terhadap parlemen.
8. Sistem Poltik Arab Saudi
Arab Saudi adalah Negara kerajaan. Kepala Negara dipegang oleh raja
sekaligus sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi.
9. Sistem politik di Indonisia
Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan berupa republik
dan sistem pemerintahan presidensial. Pimpinan tertingggi yaitu di pegang oleh
presiden
III. Menampilkan Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia
A. Mengidentifikasi Ciri
Masyarakat Politik
Ciri-ciri masyarakat politik :
F Adanya peningkatan opini publik dalam
merespon suatu kebijakan publik
F Adanya partisipasi masyarakat dalam
menolak suatu kebijakan publik
F Adanya partisipasi masyarakat dalam
berbagai kegitan politik
B. Perilaku
Politik yang Sesuai Aturan
Partisipasi politik dapat dilakukan secara :
ü Perorangan / kolektif
ü Terorganisasi / spontan
ü Mantab / sporadik
ü Damai / kekerasan
ü Legal / ilegal
ü Efektif / tidak efektif
Setiap pendapat harus disampaikan
berdasarkan hal-hal berikut:
C Akal sehat dan hati nurani bersih
C Dapat dipertanggung jawabkan secara moral
kepada Tuhan
C Menjunjung tinggi derajat dan martabat
manusia
C Memiliki nilai kebenaran dan keadilan
C Mengutamakan persatuan dan kesatuan
C Demi kepentingan bersama
Peraturan perundangan politik di Indonesia
:
1. UU No. 9 Tahun 1998 (tata cara mengemukakan pendapat dimuka umum)
2. UU No. 31 Tahun 2003 (partai politik)
3. UU No. 12 Tahun 2003 (pemilu)
4. UU No. 23 Tahun 2003 (pemilihan presiden)
C. Berperan Serta Secara Aktif
Dalam Sistem Politik di Indonesia
Pengertian Partisipasi Politik menurut Prof.
Miriam Budiarjo: “Partisipasi
politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara
aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin
negara dan secara langsung atau tak langsung mempengaruhi kebijakan
pemerintah (Public Policy)”
Bentuk - Bentuk Partisipasi Politik:
1. Mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan saran dan
kebijaksanaan membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan menaati peraturan
pemerintah menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
2. Milbrath dan Gobel
& Apatis, orang yang menarik diri dari
proses politik
& Spectator, orang yang setidak-tidaknya
pernah ikut pemilu
& Gladiator, orang yang berperan secara
aktif dalam proses politik
& Pengkritik, orang yang berpartisipasi
dalam bentuk yang tidak konvensional
3. Muller
Partisipasi politik yaitu partisipasi invidu dan partisipasi kolektif yang
berwujud kegiatan secara tertulis
4. Miriam Budiarjo
Mengemukakan bentuk partisipasi gambar, dalam piramida yang lebar, tetapi
menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik
Samuel Huntington dan Joan Nelson; bentuk partispasi :
« Kegiatan pemilihan
« Lobbying (Usaha untuk menghubungi
penguasa-penguasa pemerintah dengan tujuan mempengaruhi hasil keputusan mereka
mengenai persoalan yang menyangkut sebagian besar orang)
« Kegiatan organisasi
« Mencari koneksi
« Tindakan kekerasan
5. Ramlan Subakti
- Partisipasi aktif.
- Partisipasi pasif mencakup
kegiatan warga Negara untuk mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum,
mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.
Fungsi Partisipasi Politik:
Menurut Robert Lane:
1) Sarana untuk mengajar kebutuhan ekonomi
2) Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan
bagi penyesuaian social
3) Sarana untuk nilai-nilai khusus
4)
Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam sadar
dan kebutuhan psikologi tertentu
Menurut Arbi Sanit :
1) Memberikan dukungan kepada penguasa.
2) Parisipasi yang dimaksudkan, untuk
menunjukkan kelemahan dan kekurangan.
3) Partisipasi sebagai tantangan terhadap
penguasa dengan maksud menjatuhkan sisitem politik.
Contoh Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia:
v Membentuk/ikut bergabung dalam ormas, orpol, ornop, dan LSM/NGO
v Mengikuti pemilu, baik dipilih maupun
memilih
v Adanya kelompok- kelompok kontemporer yang
memberi warna pada system input dan output pemerintah, seperti petisi, demo, protes
v Memberikan suara pada pemilu
v Terlibat kampanye
v Membentuk/ bergabung dalam kelompok
kepentingan
v Melakukan diskusi politik
v Menjalin komunikasi pribadi dengan
pimpinan politik/pejabat pemerintah
v Dengar pendapat antara masyarakat dengan
anggota DPR
v Pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD
I, II, atau DPR Pusat
v Protes, yaitu kegiatan menentang sesuatu
v
Petisi,
yaitu permohonan resmi kepada pemerintah.
v Dialog pembicaraan yang dilakukan oleh
sekelompok orang dengan pokok bahasan tertentu
v Demonstrasi, yaitu pernyataan protes yang
dikemukakan secara massal
Terima kasih
BalasHapusMakasih Pa saya orang banjar saya sekolah di smkn 2 banjarmasin mudahanmudahan blog nya berkembang pak
BalasHapusNama saya amirulhakim
makasih pak. izin share
BalasHapusSangad bagus dan membantu
BalasHapusSangat² Bagus
BalasHapus